JAWA BARAT [24/09] — Peneliti dari Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W IPB) tengah melakukan kajian valuasi ekonomi serta konservasi tanah dan air di dua kabupaten, yakni Desa Kebonpeuteuy, Kabupaten Cianjur, dan Desa Titisan, Kabupaten Sukabumi. Kajian ini menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan wilayah dan mendukung mekanisme Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) di lanskap prioritas konservasi, termasuk Sub DAS Cibeleng–Cisatong yang terletak di kaki Gunung Gede Pangrango.
Wilayah Sub DAS Cibeleng–Cisatong dikenal sebagai daerah resapan air (recharge area) serta zona lindung bagi Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Cianjur utama bagi berbagai pemanfaat, mulai dari masyarakat lokal hingga industri. Namun, tekanan berupa degradasi lahan, alih fungsi lahan, dan praktik pertanian non-berkelanjutan telah mengancam keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi wilayah ini.
Penelitian ini dipimpin oleh Dr. Ir. Bahruni, M.S., pakar kebijakan dan ekonomi kehutanan dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Ia menjelaskan bahwa kajian ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diterapkan di tingkat desa dan kabupaten.
“Kami menilai potensi ekonomi dari berbagai kegiatan konservasi, termasuk sumur resapan, agroforestry, hingga keragaman tanaman. Hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam penentuan nilai kompensasi dalam skema Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Perhitungan nilai ekonomi sumber daya dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode ilmiah. Pendekatan Replacement Cost digunakan untuk menilai manfaat konservasi air, pembangunan rorak buntu, dan rehabilitasi lahan. Sementara itu, metode biaya kesempatan (opportunity cost) dan Contingent Valuation dimanfaatkan untuk mengestimasi nilai ekonomi dari keragaman tanaman mulai dari pohon, tanaman pangan, hingga hortikultura yang menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas dan ketahanan ekosistem.” ujar Bahruni.
Penelitian ini juga melibatkan kelompok tani setempat, terutama dalam penyediaan data lapangan, observasi lanskap pertanian, hingga diskusi praktik pengelolaan lahan dan sumber air. Kolaborasi ini menjadi penting, karena sektor pertanian merupakan sumber utama penghidupan warga di kedua desa.
Dalam pengarahan di lapangan, Dr. Bahruni menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya berhenti pada kajian akademik, tetapi juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan desa yang aplikatif. “Kami melakukan validasi ekonomi untuk memotret potensi riil desa, terutama dari sektor pertanian, usaha lokal, hingga pemanfaatan jasa lingkungan. Sementara kajian konservasi tanah dan air kami fokuskan pada bagaimana lanskap desa memengaruhi produktivitas, daya dukung lahan, dan keberlanjutan sumber air,” jelasnya.
Ujang salah satu anggota kelompok tani di Desa Kebonpeuteuy turut menambahkan bahwa keterlibatan mereka memberi ruang bagi suara petani dalam penentuan kebijakan. “Kami membantu menunjukkan titik rawan erosi, struktur tanah, kebutuhan air masyarakat, serta model usaha pertanian yang telah berjalan. Mudah-mudahan hasilnya bisa menjadi dasar program yang benar-benar berpihak pada petani,” ujarnya.
Riset ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal untuk menghadirkan kebijakan berbasis data yang mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
