Cianjur, 29 September 2026 — FKPDAS Kabupaten Cianjur mengikuti Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) Cianjur tentang Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH). Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Suhendro Hendarsin serta daring melalui Zoom Meeting.
Rapat ini dihadiri oleh unsur Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Jawa Barat, jajaran perangkat daerah Kabupaten Cianjur (Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUTR, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Bagian Hukum Setda), PT Tirta Investama Cianjur, akademisi dari P4W IPB University dan Universitas Suryakancana, serta para pegiat lingkungan hidup diantaranya Iman Abdullah dan Dadan Syarif Hidayat.
Penyusunan Perbup PJLH ini bertujuan untuk menyediakan pedoman operasional sekaligus instrumen ekonomi lingkungan yang mempertemukan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan secara terukur dan berbasis kinerja. Regulasi ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme, kelembagaan, peran para pihak, hingga tata kelola pembiayaan.
Dalam rapat tersebut, Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Jawa Barat memberikan sejumlah tanggapan dan masukan. Pembahasan difokuskan pada aspek konsepsi, substansi, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, serta Permen LHK Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Regulasi nasional ini menekankan pentingnya kompensasi atau imbal jasa yang adil dari pihak pemanfaat di hilir kepada masyarakat atau pengelola di hulu yang menjaga kelestarian alam —seperti perlindungan sumber daya air dan konservasi lingkungan. Secara umum, Kementerian Hukum RI Kantor Wilayah Jawa Barat mendukung penuh proses harmonisasi ini agar substansi regulasi selaras dengan karakteristik serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur.
Melalui harmonisasi ini, Perbup PJLH diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas dan aplikatif untuk menyeimbangkan manfaat ekologis dan ekonomis bagi penyedia maupun pemanfaat jasa lingkungan. Lebih jauh, penerapan PJLH diyakini dapat memperkuat perlindungan sumber daya air, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui kolaborasi pentahelix (pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pemerhati lingkungan).
Hasil rapat harmonisasi ini selanjutnya akan menjadi bahan acuan utama untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang PJLH sebelum memasuki tahapan penetapan resmi.
Penulis : Didin Kartono
Editor : Neneng Solihat
